PNS Harus Cerdas dan Pimpin Indonesia dalam Persaingan Global

Sahabat ASN, sudah tahukah anda bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara negara, harus mampu membawa Indonesia ke dalam kancah kompetisi global, dimana pemerintah tiap negara bersaing dalam memajukan negara dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya dengan menarik serta meraih kepercayaan para investor untuk  berinvestasi dalam bidang ekonomi.  Untuk mewujudkan cita-cita ini, tentu diperlukan PNS yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang profesional serta sanggup melakukan perubahan revolusional dalam birokrasi guna membangun tata kelola pemerintah yang berintegritas dan dapat dipercaya oleh masyarakat internasional.

“ PNS sebagai penyelenggara negara harus jadi motor perubahan Indonesia dengan gagasan dan ide baru yang inovatif, karena kompetitor kita saat ini adalah pemerintah negara lainnya,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi Reform Leader Academy (RLA) Angkatan VI 2017 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta (Kamis, 20/4)

Dihadapan 25 peserta RLA Angkatan VI yang telah terseleksi ketat dari berbagi instansi pusat maupun daerah tersebut, Menteri Asman mengingatkan, bahwa PNS merupakan sebuah profesi ekslusif yang saat ini hanya bisa diisi oleh SDM pilihan yang cerdas. “Pemerintah harus diselenggarakan oleh PNS yang cerdas serta profesional, dengan demikian Indonesia akan maju pesat karena rakyatnya patuh dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah,” ujar MenPANRB.

Terlebih lagi dengan terbitnya PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang baru saja terbit, lanjut Menteri Asman, para PNS dijamin akan menerima fasilitas pendidikan serta pelatihan minimal 20 jam per tahunnya untuk mengasah kualifikasi dan kompetensi PNS tersebut dalam menjalankan tugasnya. “Untuk itu, saya minta bagi seluruh peserta untuk memberikan totalitasnya dalam Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi ini, sehingga ketika saat kembali ke instansi masing-masing, saudara dapat membuat perubahan yang signifikan dalam reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat serta menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, serta profesional,” ujar Menteri Asman.

Pada kesempatan ini, Kepala LAN RI Dr.Adi Suryanto, menyatakan bahwa Reform Leader Academy (RLA) ini merupakan  program prioritas nasional yang menjadi amanat LAN. Menurut Kepala LAN RI,  tahun ini Reform Leader Academy diadakan dalam 6 angkatan, dengan multi topik pembelajaran yang strategis, antara lain penguatan kapasitas ASN, manajamen perencanaan, dan manajemen perubahan.

Adapun para peserta pendidikan yang akan dilaksanakan selama 4 bulan ini, telah mengikuti proses seleksi yang ketat karena diharapkan akan menjadi pimpinan tinggi di satuan kerja masing-masing. Begitupun fasilitator pendidikan ini juga telah dì seleksi secara komprehensif oleh LAN, dan narasumber Reform Leader Academy ini berasal dari multi instansi, seperti para professional, swasta, dan juga BUMN.

“Tahun ini, Reform Leader Academy memiliki desain kurikulum baru, dimana setiap peserta didik harus menghasilkan produk rencana aksi perubahan nasional yang akan diuji kemudian diserahkan kepada pemerintah,” ujar Adi.

Diharapkan dengan kualitas pendidikan yang tinggi ini, para peserta didik akan dapat menerima sertifikat setara PIM 2, sehingga kedepan para peserta tidak perlu mengikuti lagi diklat PIM 2 ketika mendapatkan jabatan pada eselon 2.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Disetarakan Diklatpim II, Peserta Diklat RLA Jadi Agen Perubahan

Sahabat ASN, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa program Reform Leader Academy (RLA) yang diinisiasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan langkah baik dalam mencetak Aparatur Sipil Negara yang dapat menjadi agen perubahan. Diklat RLA yang disetarakan dengan Diklatpim II ini merupakan satu upaya strategis untuk menghasilkan reformers, para pemimpin, karena dalam prakteknya para peserta sendiri merupakan orang pilihan dari berbagai instansi pemerintahan.

Dari Diklat RLA ini diharapkan dapat dihasilkan pemimpin birokrasi yang mampu merencanakan, melakukan, memimpin, dan menjamin keberlangsungan perubahan secara berintegritas. “Indikasinya,  memiliki kemampuan berakuntabilitas, kompeten di bidangnya, menjunjung tinggi etika profesi, sosial dan masyarakat, serta bersih dari KKN," ujarnya saat memberikan arahan dalam kegiatan Diklat Reform Leader Academy (RLA) Angkatan VI Tahun 2017, di Kampus LAN Pejompongan, Kamis (20/04).

Menurutnya tema yang diusung pada Diklat RLA Angkatan VI ini, yaitu “Penguatan Desa", sejalan dengan Program Nawacita ke-3 dan ke-7 dalam Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu dengan pembangunan pedesaan diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dikatakan, para peserta yang hadir merupakan pilihan dari berbagai Instansi, sehingga diharapkan melalui Diklat ini akan menghasilkan rumusan tentang pembangunan dan penguatan desa dalam perspektif yang luas dan terkait dengan bidang-bidang setiap peserta. Oleh karena itu sesuai dengan tema yang diusung pada Diklat RLA kali ini, diharapkan  dapat mendorong peserta dari kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk menciptakan inovasi yang kreatif dalam penguatan desa sesuai dengan  tugas dan fungsinya masing-masing.

Menetri berharap, peserta Diklat RLA dapat mengikuti kegiatan Diklat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ilmu pengetahuan dan hasil Diklat ini nantinya dapat diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing, khususnya berguna dalam melakukan penguatan dan pembangunan desa agar tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi bagian dari Program Nawacita yang harus kita wujudkan bersama.

Sementara itu Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, RLA merupakan pendidikan dan pelatihan bagi para ASN pilihan di setiap instansi. Tujuannya, nantinya pegawai dapat membawa perubahan terhadap lingkungan kerjanya. Pelatihan kepemimpinan yabg diikuti oleh 25 peserta tersebut akan berlangsung selama 4 bulan dengan sistem on-off.

Melalui tema “Penguatan Desa" nantinya para peserta akan diajak ke desa yang belum tersentuh perubahan, dengan harapan para peserta dapat mengetahui permasalahan yang ada dan mencari solusi agar desa tersebut dapat lebih berkembang dari sebelumnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, LAN telah mengambil kebijakan, bahwa pelatihan RLA disetarakan dengan diklat kepemimpinan II. Dengan demikian, para peserta pelatihan Angkatan VI tidak perlu lagi mengikuti Diklat Kepemimpinan II namun tebtunya dengan berbagai syarat. "Nantinya para peserta tidak perlu lagi mengikuti Diklatpim II. Syaratnya, dapat membuat proyek perubahan individu, seperti yang selama ini diterapkan pada Diklatpim," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.